MOCO, Ahok dan Minat Baca Orang Indonesia di Era Digital (2 -Tamat)

Baca bagian sebelumnya (Moco, Ahok dan Minat Baca Orang Indonesia di Era Digital – 1)

Berbekal pengalaman, Lasmo dan jajarannya merombak secara radikal pendekatan mereka terhadap pasar Indonesia yang dikenal suka barang gratisan. Akhirnya mereka pun memilih untuk mendekati 98% orang Indonesia yang kurang gemar membaca daripada memfokuskan upaya mereka menggarap pasar 2% yang sangat amat sempit dan tidak menguntungkan (karena selain terlalu sedikit, orang-orang ini juga berdaya beli amat rendah).

“Kami biarkan 2% yang para pecinta buku ini mencari pengalaman sendiri. Sementara Moco menggarap 98% yang meskipun tidak begitu gemar membaca tetapi mereka ingin menampilkan diri secara intens alias ‘eksis’,” ujarnya.

Istilah ‘eksis’ ini memang berkonotasi kurang enak dalam bahasa Indonesia kontemporer. Jika seseorang dikatai ‘eksis’, besar kemungkinan ia adalah orang yang gemar menghabiskan banyak waktu berinteraksi secara aktif di media sosial dan menggunakan media sosial bagaikan panggung bagi dirinya seorang. Ia dengan percaya diri mengunggah detail-detail kehidupan pribadinya, mengeluarkan pernyataan, sikap dan emosi yang bagi orang awam terlalu pribadi dan intim. ‘Eksis’ menjadi amat dekat dengan narsisime.

Lasmo memang tahu konsekuensinya, kebiasaan membaca yang ia coba akomodasi dalam aplikasi Moco-nya hanyalah kebiasaan membaca yang palsu. Orang menjadi berlomba-lomba untuk hanya terlihat pintar dengan membaca buku dan foto dengan buku untuk kemudian dipamerkan di aplikasi Moco (sehingga diketahui teman-teman di sana) dan media sosial lainnya yang terhubung.

Namun, efek positifnya, aplikasi Moco menjadi lebih dikenal orang. Pasar menjadi makin tertarik. Persoalannya lagi-lagi hanyalah satu: keengganan untuk membayar.

Membujuk Ahok

Saat dalam titik nadhir itulah, Lasmono pun berpikir untuk menggandeng pemerintah dalam pengembangan aplikasi Moco. Tekadnya tidak tanggung-tanggung dalam memperjuangkan Moco. “Saya temui delapan menteri, mantan presiden, dan pejabat tinggi tapi tidak ada yang percaya,” kenang Lasmo.

Lasmo bahkan sempat menawarkan aplikasinya ke pemerintah negeri jiran Malaysia. Mereka berkomentar positif tetapi enggan untuk membelinya.

Akhirnya, setelah kembali terjebak dalam keputusasaan, Lasmono berhasil menemui gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Tjahaja Purnama. “Akhirnya saya ketemu dengan sahabat saya yang sedang mendapat ‘musibah’, pak Ahok. Saya jelaskan 20 menit, beliau bisa jelaskan 1 jam 15 menit mengenai konsep DRM (digital rights management) yang saya sampaikan,” ujarnya.

Ahok memberikan persetujuannya. “Implementasikan di Jakarta,” ucap Lasmono meniru instruksi Ahok yang menyatakan minatnya.

Lasmo dengan muka berseri-seri menyatakan pasca pertemuan monumental dengan Ahok itu, ia pun mengubah aplikasi Moco menjadi e-Jakarta. Konsepnya mirip perpustakaan digital sehingga bentuknya kumpulan perpustakaan. Aplikasi yang hampir saja ditutup itu pun akhirnya diputuskan akan diakuisisi oleh pemerintah DKI Jakarta seharga Rp4 miliar.

Namun, Lasmo mengatakan dirinya tidak akan menjual Moco. Ia beralasan bahwa dana sebesar itu terlalu mahal untuk membeli aplikasi yang masih belum matang seperti Moco. “Tetapi untuk mengubah sebuah budaya (agar menjadi lebih suka membaca) juga terlalu kecil,” terang Lasmono menceritakan kembali percakapannya dengan Ahok.

Ahok makin ingin tahu maksud di balik ucapan Lasmo. Ia ternyata berniat menghibahkan Moco kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. “Aplikasi dihibahkan, pemeliharaan digratiskan, infrastruktur disiapkan,” ujar Lasmono.

Itu bukan berarti kerja keras Lasmo menjadi percuma. Ia mengajak Ahok untuk membeli buku elektronik. Inilah langkah yang ia anggap paling efektif untuk mendorong perkembangan Moco. Pemerintah memiliki dana untuk membeli buku elektronik, alias daya beli yang tidak dimiliki oleh masyarakat awam yang masih terkendala dalam banyak aspek.

“Beli buku digital kemudian sosialisasikanlah, pak,” nasihat Lasmo yang menyadari bahwa Ahok pada saat itu ialah sosok yang memiliki kemampuan yang memungkinkan agar lebih banyak masyarakat membaca buku di layar ponsel cerdas mereka.

Ternyata tidak cuma Rp4 miliar yang dikucurkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membeli e-book. Ada Rp20 miliar yang digelontorkan mereka untuk membeli buku elektronik untuk melengkapi koleksi di e-Jakarta sejak tiga tahun lalu (2014).

Tren Buku Digital Produksi RI

Perjuangan Lasmo belum berakhir karena meskipun sudah ada dana yang berlimpah ruah, buku digital tidak mudah didapatkan di Indonesia. “Masalahnya, saat itu para penerbit di Indonesia belum mencantumkan hak cipta digital para penulis. Yang ada hanya buku cetak,” ungkapnya. Kentara sekali bagaimana lambannya dunia penerbitan dalam negeri dalam menanggapi tren buku elektronik. Untuk mengejar ketertinggalan yang sudah terlampau jauh ini, bangsa Indonesia seakan sudah tidak ada harapan. Sudah kurang suka membaca, daya beli buku kurang, digempur televisi dan tren gawai serta media sosial, masyarakat Indonesia terlihat memprihatinkan.

Lasmo berhasil memperoleh banyak buku elektronik dari sebuah penerbit arus utama yang menguasai pasar buku elektronik di Indonesia tetapi itupun masih menyisakan banyak dana.

Mengetahui masalah itu, Ahok menemukan solusi baru. Ia menganjurkan bahwa semua sekolah mengadopsi buku elektronik. Sekolah-sekolah di Jakarta mulai menggunakan buku teks digital, alih-alih cetak.

“Ramai sekali. Akhirnya saya datangi setiap penerbit dan mendapatkan lebih banyak dukungan soal buku digital ini. Dua tahun setelah itu saya sibuk berkeliling Indonesia untuk berbagi pengalaman soal buku digital ini. “Sekarang diimplementasikan juga di banyak daerah karena ternyata setiap kepala daerah ingin ‘eksis’ juga’.”

Tren ini menjadi berkah tersendiri bagi Anda yang ingin menekuni pasar buku digital (e-book). Ini juga menjadi berita baik bagi mereka yang sudah pesimis dengan masa depan dunia perbukuan di masa digital. Dunia perbukuan akan terus bertahan dan berkembang dengan caranya sendiri. Sekarang ini terkesan sulit dan tiada harapan karena masih dalam masa adaptasi yang menimbulkam kebingungan dalam banyak aspeknya. Guncangan-guncangan ini akan mereda begitu dunia perbukuan sudah menemukan jalur dan format yang pas. Kapan itu terjadi? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.

Sekarang setelah banyak pemerintah daerah membuka peluang untuk membeli buku digital, tantangan berikutnya yang tak kalah besar masih menghadang di depan. Apa itu? Aturan di negara ini masih belum mengakui adanya aset digital. Sekolot dan sekuno itulah regulasi negara kita ini di abad ke-21. “Sehingga tidak ada rekening untuk buku digital. Semua anggaran dicoret di Bappenas,” keluh Lasmono sambil tersenyum kecut.

Tetapi kemudian digodoklah Undang-undang Perbukuan. “Mudah-mudahan tahun depan pasar buku digital Indonesia akan terbuka lebih lebar,” Lasmo berdoa.

Yang ia kemukakan itu baru pengalamannya dalam mendigitalkan buku cetak. Padahal ia meyakini bahwa buku harus berkembang sesuai dengan pengalaman para pembacanya. “Jadi saat saya membaca satu buku puisi Sapardi Djoko Damono misalnya, saya akan berupaya mengumpulkan buku Sapardi juga yang lainnya sedikit demi sedikit.” Artinya, para penulis di Indonesia mesti mengubah pengemasan karya mereka. Tidak dalam bundelan jilid buku tebal semata tetapi juga dalam bentuk lebih pendek yang dalam versi digital bisa dijual secara ritel/ eceran. Karya-karya pendek semacam itu kemudian akan bisa dijual pada pembaca Indonesia dengan metode potong pulsa. Seribu dua ribu tetapi kemudian bisa dikumpulkan dalam bentuk sebuah koleksi yang menarik dari penulis kesukaan. “Itulah hasil eksperimen saya dalam buku digital menurut saya,” pungkas Sulasmo Sudharno. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *