Politik Indonesia dalam ‘Kutukan’ Roda Hamster

Lelah tapi tidak maju-maju. Itulah hamster yang sibuk. Seperti politikus kita. (Foto: Wikimedia)

ENTAH apa yang mendorong saya untuk meraih dan membuka buku berwarna merah dan putih itu. Saya buka buku yang berisi kumpulan tajuk milik salah satu pewarta terbaik negeri ini, Muchtar Lubis. Di dalamnya saya baca tulisan-tulisan pendeknya soal berbagai isu politik dalam negeri dan masalah nasional. Tulisan-tulisan lugas itu diterbitkan dalam surat kabar Indonesia Raya di awal Orde Baru dari 1968 dan 1974 dan kemudian dikumpulkan serta diterbitkan ulang oleh Penerbit Obor pada tahun 1997 lalu.

Membaca isinya, sungguh saya seperti membaca konten di portal berita daring hari ini saja. Temanya masih sangat relevan. Yang paling relevan misalnya ialah ancaman Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diserukan untuk tetap diwaspadai. Di halaman 216 misalnya, kita bisa menemukan tulisan Muchtar yang berapi-api soal PKI. “Tetaplah Waspada terhadap PKI!” – demikian judulnya – membahas soal peringatan Hari Berkabung Nasional pada tanggal 18 September yang khusus diperingati untuk mengenang pengkhianatan kaum komunis terhadap revolusi bangsa Indonesia, tulis Muchtar. Ia dengan lantang menuduh PKI sebagai alat ekspansi pengaruh komunisme di Indonesia. “Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya!” tulis Muchtar penuh antipati di harian Indonesia Raya pada 18 September 1970.

Soal kondisi politik dalam negeri yang saat ini ricuh, saya juga menemukan keluhan serupa dalam tajuk Muchtar. Judulnya “Politisi Kita Tak Berubah” (hal, 104-106). Meledak tawa saya karena membacanya. Ya, mereka memang tidak akan pernah berubah. Dari tahun 1969 saat Muchtar menulisnya sampai detik ini, karakter politisi Indonesia secara umum tidak banyak berubah. Begini tulis Muchtar:”Kita heran melihat betapa politisi kita masih saja berpikir pada taraf melempar semboyan saja.”

Muchtar mengulangi lagi kritiknya itu di “Jangan Terpesona oleh Slogan” (27 Januari 1970). “Orang Indonesia memang sejak zaman Soekarno mudah teperdaya oleh slogan alias semboyan,” tulisnya tegas, tanpa ampun.

Ingin saya mengatakan pada Muchtar yang sudah berpulang, “Pak, sampai sekarang mereka juga masih begitu kok! Masih sama!” Saya yakin banyak kita juga semua bisa mengamininya.

Gong pernyataan Muchtar soal politik Indonesia ialah saat ia menyimpulkan:”Kita ingin melihat agar di Indonesia orang jangan puas dengan kulit saja. Tapi kita harus belajar menyelami sesuatu sampai ke dalam hakikatnya agar kita jangan terus menerus menipu diri kita sendiri” (hal 106). Lagi-lagi, saya ingin terpingkal-pingkal dan berkomentar,”Pak, sampai tahun 2017, empat puluh delapan tahun setelah bapak menulis itu, Indonesia kok rasanya juga masih sama. Mementingkan kulit saja. Mereka tahu ada politisi-politisi busuk yang sudah mengecewakan di masa lalu tapi tetap saja dipilih, dicoblos, dicontreng. Kalaupun ada yang berubah cuma nama depan saja, nama belakang tidak, alias politisi-politisi baru itupun sebenarnya istri, anak, saudara kandung atau saudara dekat politisi busuk. Dan orang Indonesia terus saja memilih itu. Tidak trauma, tidak peduli. Pokoknya bisa dapat uang sebelum mencoblos.”

Pada tanggal 10 April 1970, Muchtar menerbitkan tulisannya yang berjudul “Perkembangan Politik Ketinggalan”. Di sini, wartawan kampiun Indonesia itu menceritakan betapa saat itu perpolitikan nusantara dianggapnya tidak bisa mengimbangi perkembangan ekonomi Indonesia. “Ia jauh tertinggal dan hal ini merupakan kelemahan,” tegasnya.

Kekacauan juga terlihat dari banyaknya campur aduk keanggotaan orang-orang yang memegang teguh konsep Nasakom Orde Lama di era Soekarno dan semangat pembaruan di Orde Baru. Hal yang sama persis juga terjadi saat ini. Kita benar-benar tidak bisa memisahkan partai politik yang murni mengemban semangat reformasi dan mana yang sudah tercemar kerinduan terhadap stabilitas khas Orde Baru (ingat dengan semboyan “Enak jamanku tho?”). Upaya untuk membanding-bandingkan pencapaian rezim Orde Baru dengan era saat ini juga membuat suasana makin gerah saja. Jangankan yang sudah dikenal jelas sebagai pendukung Orba, yang semula dikenal sebagai pengusung reformasi saja ternyata bisa berbalik haluan menjadi pendukung Orba lagi. Benar-benar oportunis.

Mengakhiri tulisannya yang bernada kesal itu, palu vonis itu pun diketukkan oleh Muchtar dengan menyatakan:”Kini prasarana politik kita masih berengsek dan kucar-kacir tidak keruan, dan dukungan-dukungan politik formal yang diberikan kebanyakan merupakan hasil dari manipulasi-manipulasi yang hasilnya hanya bersifat sementara.” Hampir setengah abad kemudian, keluhan Muchtar saya pikir masih amat sangat relevan. Politik kita gaduh melulu dan cenderung mengganggu produktivitas pemerintahan yang sedang bekerja.

Kemudian isu besar yang tidak kalah klasik dalam perpolitikan Indonesia ialah korupsi. Masalah ini sudah mendapat sorotan utama sejak dulu dan Muchtar Lubis juga tidak tinggal diam. ia terus mengangkatnya dalam berbagai kesempatan. Seperti dalam “Menghapuskan ‘Kleptokrasi’” (4 Februari 1970), ia memberikan penghargaan atas pembentukan Komisi Empat sebagai hasil keputusan rezim Soeharto. Bung Hatta diangkat sebagai penasihat presiden kala itu untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Muchtar menuliskan demikian:

”Perkataan kleptokrasi ini dipergunakan seorang sarjana kemasyarakatan berbangsa Polandia dalam bukunya The African Predicament. Dia menulis bahwa kelas yang memerintah di kebanyakan negara Afrika di tahun 60-an termasuk kaum ‘kleptokrasi’ alias kaum pencopet, alias kaum pencuri, alias kaum koruptor. Gejala serupa ini, yang meluas di zaman rezim Soekarno, kini menjadi warisan kita dan tiada berkurang-kurangnya. […] Kami mengusulkan agar rakyat kita memberikan dukungan yang berlimpah-limpah pada tekad Presiden Soeharto ini, pada Komisi Empat, sehingga kaum koruptor jadi gemetaran dan tak berani lagi mencoba-coba mengelabui orang untuk menyelamatkan diri mereka.” (hal. 148-149)

Saya tidak bisa membayangkan reaksi Muchtar Lubis kalau beliau membaca berita-berita soal koruptor di Indonesia sekarang. Lolosnya para terduga tindak mega korupsi, insiden-insiden operasi tangkap tangan para pejabat publik, dan belum lagi ditambah dengan mengguritanya dinasti-dinasti politik di daerah-daerah seiring era otonomi daerah, membuat kata-katanya soal korupsi masih sangat relevan dengan Indonesia 2017; menjadi warisan kita dan tiada berkurang-kurangnya. Malah semakin mengakar dan membandel.

Jelas sudah dalam soal korupsi, kita ini bukan memerangi orang lain tetapi saudara setanah air kita sendiri dan yang paling utama, memerangi sisi gelap diri sendiri. Siapa saja bisa menjadi pelaku korupsi. Skalanya tentu tidak harus bermiliar-miliar. Apapun yang sudah mencuri yang bukan haknya, itu sudah korupsi. Dan kalaupun tidak mendapat kesempatan melakukan korupsi, kita pasti juga pernah menjadi pendukung. Caranya dengan diam atau tutup mulut atau memilih takluk pada pelaku korupsi. Sesederhana itu. Dan semua yang kecil dan remeh ini menggunung dan turun lalu membesar bak bola salju.

Muchtar memahami karakter politik Indonesia yang “setiap ada pergolakan, setiap suhu situasi politik naik jadi lebih hangat, tentulah ada saja golongan-golongan yang hendak mencoba menungganginya”.

Dan satu lagi fenomena yang juga sudah ada dalam dunia politik Indonesia dari dulu: kabar bohong (hoax) yang beredar. Betul, hoax sudah beredar sejak internet belum ada. Tentunya dalam bentuk desas-desus dan kabar burung yang bersifat spekulatif. Hal ini bisa kita temui dalam “Jangan Main Spion Melayu” (24 Januari 1970). Muchtar menggunakan surat kabar Indonesia Raya yang ia pimpin itu sebagai ruang untuk membela diri atas tuduhan-tuduhan yang menurutnya tidak benar yang dialamatkan kepadanya.

Untuk menegaskan betapa politikus dan perpolitikan kita masih dalam jebakan ‘roda hamster’ yang melelahkan, membuat berkeringat dan bersemangat tetapi tidak membawa bangsa ke mana-mana, kita bisa membaca “Peran Bumiputera Agar Paling Utama” (10 Januari 1973). Di dalamnya dijelaskan sikap pro-pribumi Muchtar terhadap Rencana Garis-garis Besar Haluan Negara yang digagas Badan Pekerja MPR akhir tahun 1972 yang ia anggap masih lembek soal prioritas peran pribumi dalam ekonomi Indonesia. Pandangan yang memisahkan pribumi-nonpribumi ini ternyata masih saja ada di Indonesia tahun 2017 meskipun 45 kalender sudah kita habiskan. Dan sialnya, orang Indonesia makin susah juga menahan diri untuk tidak berkomentar dan larut dalam debat kusir berkepanjangan di dalamnya. Klop sudah!

Jadi, kapan kita bisa kirim astronot kita ke bulan agar tahu betul apakah bumi ini bulat atau datar? Kapan kita bisa berdaulat pangan? Kapan kita bisa memberantas tuntas korupsi? Kapan kita bisa menjadi bangsa yang lebih disegani di percaturan dunia? Kapan kita bisa memberikan akses kesehatan agar tidak ada lagi orang yang ditolak lalu meregang nyawa di rumah sakit? Kapan kita bisa berhenti membicarakan perbedaan-perbedaan yang terus ada dan lebih berfokus pada persamaan? Kapan kita bisa bersatu padu dan mencapai cita-cita bersama-sama? (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *