MOCO, Ahok, dan Minat Baca Orang Indonesia di Era Digital (1)

Sulasmo Sudharno: MAsyarakat Indonesia maunya gratisa. (Dok. pribadi)

Lelaki itu duduk di belakang saya. Ia dipanggil ke depan beberapa menit kritis sebelum adzan maghrib yang kami nantikan berkumandang. Saya berhenti mencatat dan memberinya jalan. Saya tidak tahu apa yang akan ia sampaikan tetapi dari gelagat sang penyelenggara acara yang begitu antusias hingga mempersilakannya tetap berbicara di panggung meski momen kritis berbuka puasa sudah sebentar lagi, saya duga ia bukan orang yang bisa diremehkan. Dan memang benar, apa yang ia sampaikan bukan sesuatu yang normatif, membuat kami di kursi menguap dan gelisah memikirkan makanan dalam benak.

Sulasmo Sudharno, begitu namanya, adalah seorang lelaki Jawa tulen. Maksud saya, layaknya orang Jawa memberi pidato di depan publik, ia menunjukkan ‘unggah-ungguh’. Mimik dan bahasa tubuhnya yang merunduk-runduk di depan bangku yang dipenuhi para pegiat dunia susastra yang lebih senior, yang di antaranya mencakup penyair dan akademisi Sapardi Djoko Damono dan orang-orang di sekitar tokoh tersebut yang sudah menunjukkan pengalaman tinggi.

Dan untuk menunjukkan ke-Jawa-annya, tentu ia menyapa hadirin yang lebih sepuh dahulu daripada kami yang ada di kelompok bangku lain yang masih ‘hijau’. Saya selalu memandang kagum orang-orang yang bisa berbicara di depan publik dengan ketenangan dan kemurahsenyuman orang Jawa (sumeh, katanya). Karena saya sendiri Jawa tetapi sulit melakoninya. Ditambah rautnya yang bundar, membuat ia tampak seperti Semar yang bijak. Di masa tuanya saya pikir ia akan mirip menjadi karakter pewayangan satu itu. Bijak, uzur dan bernas, penuh dengan pelajaran hidup.

Tapi lain dari Semar yang mengabdi ke penguasa, Sulasmo tidak menggantungkan penghidupan ke pemerintah. Ia secara mandiri sebagai entrepreneur dan pendiri startup mencari nafkah dengan berjualan buku. Hanya saja, karena sudah era digital, ia memilih mencoba menjual buku dalam bentuk digital juga.

“Tidak laku, pak. Setahun omset kami cuma Rp800.000,” ujarnya, seolah-olah audiens di depannya hanyalah Sapardi Djoko Damono. Ada nada pilu dalam ceritanya tetapi beginilah orang Jawa, mereka sanggup bercerita kesedihan dengan suara mendayu-dayu sambil tetap menyungging senyum.

Saya mengangguk-anggukkan kepala, sepakat dengannya. Orang Indonesia mana mau merogoh uang untuk menebus biaya pembuatan konten? Gratis selamanya kalau bisa.

Itu omset tahun pertama. Bisa dimaklumi jika masih rendah. Tetapi apa daya, di tahun kedua, meski onset melonjak menjadi RpRp31 juta, tak banyak yang bisa dilakukan untuk bertahan dengan strategi yang sama: menyasar kaum pecinta buku.

Sulasmo terus mengoceh bagaimana nelangsanya menjual buku digital di aplikasi gratisan. “Sudah memakai strategi potong pulsa, tidak banyak yang mau beli buku dari kami. Padahal jumlah karyawan hampir 100 orang.”

Strategi yang sama ini saya pernah jumpai juga di Google Books. Dan belum pernah saya coba meski saya punya kemampuan membeli juga. Entah kenapa, membeli buku fisik masih terasa lebih mantap. Saya cenderung berpikir saat saya sudah berkutat dengan layar seharian dalam pekerjaan, di waktu luang saya ingin menatap benda lain saja tetapi masih tetap ingin membaca dan menikmati konten. Solusinya membeli buku kertas. Tidak bisa ditawar lagi. Mata saya lelah.

Setelah babak belur di tahun pertama dan kedua, Lasmo dan rekan-rekannya yang lain di Aksaramaya (Panya M. Siregar, Gani, dan Ardiansyah) yang mereka dirikan pada tanggal 4 Februari 2013, memutuskan menerapkan strategi lain untuk menggenjot pemasukan riil ke bisnis yang baru berkecambah itu. Mereka mencoba menangkap fenomena kegandrungan anak-anak muda pecinta sinetron “Ganteng-Ganteng Serigala” untuk dimasukkan sebagai lokomotif penarik animo membaca target konsumen.

Karena anak-anak generasi milenial ini adalah kelompok yang vokal dan memiliki luapan kreatif yang bisa disalurkan dalam bentuk tulisan (lain dengan kaum ibu yang saat menonton dan mengkritisi plot sinetron kesayangannya dengan mengomel dan berhenti di situ saja), mereka menuliskan jalan cerita sinetron GGS itu dengan plot yang mereka masing-masing kehendaki. Ini adalah penyaluran kreativitas menulis dari ketidakpuasan dengan skenario yang dibuat penulis naskah di rumah produksi mapan. Sebab mereka tak bisa memprotes, maka mereka memutuskan menulis skenario mereka sendiri. Tipikal anak muda yang pemberontak.

Tim Aksaramaya kemudian diperintahkan untuk bergerak menyisir dunia media sosial, terutama Instagram untuk mendapatkan sebanyak mungkin skenario-skenario GGS ‘tandingan’ tersebut. Dan dengan menggunakan alat tagar (hashtag) rasanya memang lebih mudah mencari unggahan yang dimaui di Instagram (Twitter terlalu pendek).

Hasilnya ada. Sebanyak 21 buku ditelurkan dari strategi ini. Aksaramaya pun turun tangan menjadi penerbit juga akhirnya untuk bisa mengakomodasi karya-karya anak muda tersebut. “Karena penerbit belum ada yang percaya dengan konsep semacam ini. Bukan tidak percaya pada teknologi tapi karena belum ada pasarnya,” terang Lasmo.

Tulisan-tulisan itu lalu ditayangkan di aplikasi MOCO. Terjadilah ‘traction‘, yang artinya muncul tanggapan dari pasar. Lasmo cukup bergembira karena ribuan orang membacanya.

Namun, traction itu sia-sia karena bagaimanapun juga sebuah bisnis akan mati merana tanpa ada pemasukan nyata tidak peduli sebanyak apapun orang menggemarinya. Penggemar yang tidak berdaya beli seperti tanaman bonsai yang mahal, langka dan molek tetapi tidak bisa memberi makan pemiliknya yang sekarat kelaparan. “Ada 35.000 yang mengunduh secara gratis. Begitu disuruh bayar, raib semua…” katanya lagi.

Mengenaskan.

Tetapi saya bisa katakan itu juga yang saya akan lakukan. Menikmati buku di gawai masih terbatas pada ‘permainan’. Koleksi yang serius dalam bentuk fisik. Itu paradigma saya dalam menikmati buku. Tetapi dalam kasus ini, saya duga karena muda-mudi penggemar GGS ini adalah mereka yang masih belum memiliki kekuatan membeli yang stabil, artinya belum memiliki penghasilan sendiri, masih sekolah atau kuliah. Jadi, bisa dimaklumi jika pos anggaran yang bisa disalurkan untuk pembelian konten digital dianggap jauh di luar jangkauan.

Lasmo mengajukan hipotesisnya dari pengalaman MOCO tersebut. Pertama ialah tampilan e-book yang masih belum pas untuk dinikmati di gawai. Banyak e-book yang sekadar bentuk digital hasil pemindaian (scan) atau file pdf dari buku cetaknya. Sehingga saat membaca, penikmat konten mesti susah payah scroll ke berbagai arah agar besar huruf pas di mata (bisa dimaklumi makin tua, makin susah membaca di layar ukuran kecil). Dan ini merepotkan sekali. Pengalaman menikmati e-book yang sungguh belum maksimal.

Aplikasi yang masih dalam proses pengembangan masih belum menarik konsumen. Ditambah dengan ketiadaan kanal pembayaran, membuat transaksi pembelian e-book masih terasa musykil. (*/ bersambung)

Tips dari Ahok Jika Capek Kerja

Kalau Ahok kerja, ia enggan melihat jadwalnya besok. Kelelahan besok ya untuk besok. “Hari ini susah hari ini. Besok susah tersendiri,” ujarnya.

Kalau sudah sampai maghrib, ia berlega hati. “Lumayan sudah lewat satu hari.” Besok mulai lagi.

Kegiatan sehari-hari Ahok dimulai dari pukul setengah 5 pagi. Tidur bisa pukul setengah 12 atau pukul 1 pagi tetapi tetap bangun pukul 5 pagi.

“Sudah seperti robot, tetapi tidak apa-apa karena bagi saya nama baik lebih berharga daripada harta,” katanya.

Ahok berkata dirinya terobsesi untuk ingin dicatat dan dikenang sebagaimana Ali Sadikin dikenang.

“Kalau saya bisa memecahkan masalah kemacetan dan banijir Jakarta, orang akan boleh bilang, ‘Ini gara-gara Ahok, semua jadi ada,’” katanya. Inilah yang tidak bisa dibeli dengan uang.

Trotoar ning Jakarta Luwih Tumoto Apik. Suwun Njih, Pak Ahok!

‎Menowo wulan-wulan kapungkur biasane pingin misuh-misuh goro-goro liwat trotoar sing sempite ora karuan ditambahi proyek sumur resapan sing nggawene ora ono entheke saking suwene kuwi, sak iki trotoar ning dalan-dalan protokol wis ditoto luwih apik lan enak disawang.

Pak Ahok‎ pancen luwih cepet tinimbang Jokowi perkoro kerjo koyo ngene. Tegas lan luwih apik kinerjane.

Mugo-mugo wae tambah akeh wong-wong saka politik sing ngaku Islam tapi gelem sinau soko Ahok. Sinau perkoro dadi pemimpin sing apik! Menowo soal agomo, ora usah dibahas. Iki bab gubernur, ora menteri agomo, opo meneh jabatan ketua MUI. Mbok yo ojo nggur ngomong ngongkon Ahok mudun sebab ora wong muslim. Ojo cuma isone demo utowo nganggo isu gubernur tandingan sing dadi badhute wong ning ngendhi-endhi. ‎Sing penting kuwi bukti. Ora usah kakean omong, retorika. Wis bosen! Ngisin-ngisini Islam!

Wis ora usum nganggo lambang-lambang agomo ben dipercoyo. Nganggo kupluk, yo isih tegel korupsi kok buktine. Dadi nek ono wong nasrani iso mbuktikno iso kerjo luwih apik, ora usah nesu! Ngoco sik.

Dadi aku nggur iso ngekek pas krungu kyai kuwi ngritik Ahok sing dadi gubernur. Provokatip tur kurang objektip.

Mulo sampek kapan rakyat kudu nunggu ono pejabat Islam sing wani lan tegas lan resik soko korupsi koyo dene Ahok‎? Kapan?

Ora usah dijawab nganggo tutuk. Jawab karo tumindhak sing iso dingeti.

Sekat-sekat Muslihat

Dalam berita yang saya pernah dengar menjelang malam Natal, yang biasanya saya dengar adalah aparat kepolisian disibukkan dengan penjagaan di Gereja Katedral Jakarta. Saya tidak banyak bertanya mengapa katedral yang kerap kali disebut. Jika saya cermati memang lebih jarang saya mendengar ada pemberitaan penjagaan aparat di gereja-gereja Kristen Protestan di media massa.

Saya tak ambil pusing dengan itu karena saya tidak terpikir ada perbedaan di antara gereja Kristen Katholik dan Protestan.

Hingga suatu hari saya bertemu dengan seorang teman yang berkeyakinan Katholik. Pagi itu kami bersantap bersama di sebuah kedai makanan di alam terbuka. Kami menyinggung tentang Ahok yang berhalangan datang ke taman meskipun sudah diundang jauh-jauh hari.

“Saya juga sudah ragu kalau Ahok benar-benar akan datang ke sini,” terang teman saya itu. Pasalnya, Ahok memeluk Kristen Protestan. Dan katanya lagi, pemeluk Kristen Protestan memiliki keterikatan dengan gereja tempat ia menjadi jemaat. Seperti ada keanggotaan tetap dan mereka diwajibkan untuk datang dan menyumbang ke gereja itu sepanjang waktu.

“Lain dengan orang Katholik seperti saya,” imbuhnya. Gereja-gereja Katholik kata dia lebih terbuka dalam hal menyambut orang yang ingin beribadah. Tidak ada keanggotaan yang mengikat dan mereka diperkenankan untuk beribadah di gereja Katholik manapun di dunia ini, tidak cuma di satu gereja yang sudah menjadi tempat mereka memberikan komitmen penuh untuk beribadah.

Itulah mengapa kita tidak perlu heran saat ada tetangga yang memeluk Kristen Protestan yang tidak memilih untuk beribadah di gereja protestan di dekatnya dan lebih memilih beribadah di gereja yang lebih jauh. Ternyata itu karena ia sudah menjadi semacam anggota di gereja yang bersangkutan.

Karena itulah gereja Katholik lebih rawan terhadap penyusupan dan pemboman teroris yang mencoba mengacaukan kondisi yang kurang kondusif di antara umat beragama saat ini. Apalagi kita telah tahu munculnya bibit-bibit radikalisme di masyarakat Indonesia.

Dalam umat Islam sendiri – yang di dalamnya saya menjadi bagian – bisa dijumpai pula fenomena semacam ini. Ayah saya yang bergabung dalam Muhammadiyah hanya beribadah di satu masjid yang sudah ia bangun bersama kawan-kawannya. Lalu meninggalkan masjid Muhammadiyah di kampung lainnya yang sebelumnya biasa ia kunjungi yang juga sama dekatnya untuk beribadah hanya untuk beribadah di masjid baru tadi. Dan sangat tipis kemungkinan ayah saya mau sholat di masjid dekat rumah yang dibangun orang Nahdlatul Ulama (NU), kecuali semua masjid Muhammadiyah di desa, kecamatan atau kabupaten kami runtuh, rata dengan tanah.

Memang ayah saya tidak sampai seekstrim menghindari sholat di masjid lain saat berada di luar kota tetapi tetap saja ini membuat saya jengah. Mengapa harus fanatik seperti itu? Mengapa tidak sesekali ke masjid-masjid lain di sekitar kita, menjumpai orang baru yang sama sekali bukan warga kampung, orang yang bukan anggota organisasi yang sudah kita masuki, yang bukan bagian dari keluarga besar kita?

Ahok, "The Mad Man" of Jakarta, Tells Us More about His Views on Entrepreneurship and Jakarta (2- end)

ahokAhok previously touched on plurality and creativity as the nation’s potential.

He was again pissed off as he found out a shocking fact. Upon knowing it took several days for a letter to reach his working desk, he casually went curious and questioned his subordinates. “I want all of the letters for me came to me right away no matter what. How many people in charge of letters are there?,”Ahok recounted. Twenty five people were known to be in charge of it. We all can imagine how ineffective the bureaucracy of Jakarta has been and we somehow don’t think it’s too surprising but having 25 people to handle letters in an office for a governor is undoubtedly a waste of resources.

Needless to say, he was enraged at the inefficient approach. Ahok later opened a single desk for all letters written for him as the governor. He wants to read these letters as soon as they arrive. “I want no one from my staff filters any letters for me,”Ahok firmly stated.

He fervently wishes there will be more entrepreneurs a.k.a. job creators in town. And to attract more entrepreneurs and encourage them to set up businesses in Jakarta, Ahok conveyed a message of change to all of business folks: Jakarta is changing.

Ahok is deeply concerned about the low sense of trust grassroots give nowadays to public officials like him. And he knows to well he has to work hard to change it.

“All we (Jakarta) have is location, to be frank,” he spoke. If people have a creative idea, are trained, permitted to operate, they might as well get funded by the government. “We also subsidize fledgling entrepreneurs who need to exhibit their products or services.”

Under Ahok’s command, the government of DKI Jakarta has begun a local, culinary-focused business incubator at Monumen Nasional (Monas), Central Jakarta. There are 339 people (micro businessmen, street vendors) trained in the incubator. They were trained to cook and serve foods more hygienically and professionally. Once they have funds and want to expand, they should move out of the location.

Ahok can’t be fooled so easily. Some of the street vendors tried to take advantage of this facility generously provided for them. Ahok found out that these dishonest people sold their kiosks at Monas for 200 million rupiahs. They sold the space to others instead of truly running their culinary business there to come back to their hometown only to remarry women and build a decent house. And what happens next? These people come back to Jakarta and sell foods like what they did before the government trained and funded them.

“That’s why we now are really really stringent!” Ahok explained. Knowing Indonesian law enforcement is too weak to prevent such cases from recurring in the future, Ahok had an idea. A brilliant one, I should say. All these street vendors are to have ATM cards issued officially by Bank DKI as their identity cards. That way, any violations can be taken to court, only this time with more severe, more serious punishment. Ahok knows it’s against the law to
counterfeit ATM cards and if these street vendors – who have been trained, funded and provided a strategic space to run businesses – forge the cards, they should get prepared of being put behind bars for at least 12 years. “They said I’m so cruel. I said,’Now you all know!'”

He later emphasized Jakarta is the best opportunity for entrepreneurs. They provide one-stop service for handling the business permits. “No need to bribe. You can tell me if you’re told you must bribe,” he said. “I work for this, to have fights against all these violations. For the sake of you all.”

Ahok promised for entrepreneurs to give space to ‘show off’ products at Monas, which he assumes to be the most commercially attractive landmark of all. He is committed to help entrepreneurs who can produce something. To fund potential entrepreneurs, Ahok will push Bank DKI to provide more capitals for them.

Speaking of the traffic jam issue and city plan, Ahok likened Jakarta to Chicago in 1920’s. It was all chaotic and messy with buildings and properties erected with no certain guidance. To add to the mess, the traffic was worsening from time to time. Not to mention, the Chicago goverment was as corrupt as we all are now.

He also challenges all of Indonesian public officials to implement and ratify the United Nations advice on combatting corruption in the public government. He strongly advocates this idea to be applied in Indonesia. “But there needs to be raises in salaries at first,” he said in an understanding tone.

Thus far Ahok, apart from his being a minority, has managed to show his capability of working as a competent public official. Yes, he is blatant, overly outspoken most of the time, so outspoken he annoy and offend some. But as we all realize we really need this type of man to drag our people forward. This donkey needs to wake up and work his way up, stop complaining and start achieving. And Ahok is ready with his whip so the donkey stand up and start to run, to become a stallion, or even better, a unicorn flying to the sky.

Mengapa Ahok Naikkan Gaji PNS Pemprov DKI Jakarta

Dari pengamatannya selama ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sangat yakin bahwa akar permasalahan buruknya kinerja PNS di lingkungan pemerintah DKI Jakarta dan tingginya tingkat korupsi di dalamnya adalah rendahnya gaji para pegawai. Pendapatan yang jauh dari memadai itu memaksa oknum-oknum untuk korupsi.

“Ini ada hubungannya dengan gaji kita,”tegas pria berkacamata itu dengan mantap di podium, dengan banyak anak-anak muda menyaksikannya. Mereka hadir dalam rangka Global Entrepreneurship Week Summit 2014, di Jakarta, tanggal 21 November lalu. Generasi muda inilah yang menjadi alasan mengapa Ahok tidak segan menghadiri acara di tengah jam kerja.

Alasan kedua ialah karena keserakahan, ujar Ahok lagi. “Yang kecil nyolong untuk hidup,”Ahok berkata. Sementara yang sudah berkecukupan, menjadi korup karena keserakahan, ingin menjadi lebih makmur lagi secara finansial.

Ahok memaparkan panjang lebar bahwa gaji PNS di lingkungan pemerintah DKI Jakarta yang cuma Rp2,4 juta (tahun depan Rp2,7 juta) itu sangat kurang, apalagi jika istri tidak bekerja dan anak-anak berjumlah 2-3 orang. Beban ekonomi itu teramat berat dan implikasinya sangat luas dalam kehidupan keluarga tersebut.

Implikasi rendahnya gaji orang tua dalam tingkat pendidikan anak-anak keluarga PNS juga tidak bisa disepelekan. Bagi anak yang kurang beruntung karena gagal lulus ujian masuk sekolah negeri, akibatnya bisa sangat destruktif. Ahok mendeksripsikan bagaimana anak-anak PNS yang gagal masuk ke sekolah-sekolah negeri harus berpuas diri di sekolah-sekolah swasta dengan kualitas guru yang jauh dari memadai. “Kadang masuk, kadang nggak, misalnya,”tutur Ahok tentang frekuensi presensi guru-guru sekolah swasta, yang memang ada hubungannya dengan gaji mereka yang rendah pula.

Anak-anak PNS semacam ini juga kadang harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa ke sekolah mereka setiap hari. Dan tentunya itu membutuhkan dana transportasi yang tidak sedikit. Jumlahnya bisa mencapai Rp800.000 per bulan, menurut Ahok. Dengan 2-3 anak yang bersekolah dalam satu keluarga dan sang ayah hanya bergaji Rp2,4 juta, Ahok berasumsi gaji itu sudah ludes hanya untuk biaya transportasi sehari-hari. Itu belum mencakup kebutuhan dasar lainnya.

“Yang banyak terjadi adalah:’Kamu sudah SMP, kamu sudah SMA, biar adik-adikmu menyelesaikan SD’,”tukasnya dengan nada prihatin karena ia tahu anak-anak ini harus menghadapi persaingan global nantinya. Namun, apa daya mereka harus menerima kenyataan bahwa orang tua tidak lagi sanggup membiayai pendidikan mereka hingga ke jenjang sarjana.

Maka dari itu bisa dipahami, selain isu kesejahteraan PNS di lingkungannya, Ahok sangat menaruh perhatian pada masalah pendidikan pula. Ia pun menggagas bantuan pendidikan yang lebih intensif. Cakupannya akan sampai jenjang pendidikan tinggi.

Untuk merealisasikan bantuan pendidikan untuk anak-anak itu, pejabat yang pernah menjadi pebisnis di daerah asalnya ini terganjal satu problem dan harus memutar otak lagi. Masalahnya kali ini adalah definisi “miskin dan rentan miskin”. Ia mengkritik definisi yang dipakai pemerintah saat ini salah besar. Ahok mengatakan pemerintah mengklaim hanya ada 3,7% warga DKI yang miskin dan rentan miskin dan tiap tahun dikatakan terus menurun jumlahnya.

Ia menampik klaim tersebut. “Saya bilang kalau melihat PKL begitu banyak, orang-orang makan di pinggir jalan begitu banyak, separuh warga Jakarta itu miskin!,”kritik Ahok lagi mengenai definisi tersebut. Pernyataan Ahok yang tajam itu membuat sebagian pihak bereaksi keras tentu saja.

Di depan mantan Wapres Budiono dan sejumlah gubernur lainnya di Yogyakarta dalam sebuah kesempatan, Ahok tidak segan menjelaskan bahwa standar garis kemiskinan yang dibuat pemerintah itu salah. Ia tidak menyerang Budiono sebagai pribadi. Ahok bahkan mengatakan Budiono sebagai “orang baik”.

Kesalahan definisi “miskin dan rentan miskin” itu ada pada standar 2500 kkal per hari, terang Ahok. Jika diubah ke rupiah, 2500 kkal itu setara dengan Rp347.000. Dengan pemasukan di atas Rp347.000, seseorang sudah dianggap di atas garis kemiskinan. Bagi Ahok itu tidak masuk akal dan “lucu”. Padahal untuk bisa berkehidupan layak seorang lajang di Jakarta membutuhkan Rp2,4 juta per bulan. “Bagaimana bisa digunakan standar Rp347.000 tadi??!”

Pemerintah DKI Jakarta pun bekerjasama dengan BPS untuk mengadakan survei KHC (Kebutuhan Hidup Cukup) agar bisa memiliki bukti kuat sehingga garis kemiskinan ini bisa dinaikkan segera.

Ahok, "The Mad Man" of Jakarta, Tells Us More about His Views on Entrepreneurship and Jakarta (1)

ahokBasuki Tjahaja Purnama – the complete name of Ahok – never tries to please everyone. Especially those haters. The relatively young, amazingly blatant and straight-to-the point leader of Jakarta seems to be undismayed even by the agressiveness of Front Pembela Islam (FPI). But he has really strong reasons to support what he does now as the man in charge of the capital.

In front of the youthful audience of Global Entrepreneurship Week Summit Indonesia yesterday (21/11), Ahok stunned us, again. He mentioned several STRONG words that any other public officials are likely to say, even when they’re most aggravated in public. Truly, he sets a new trend of how someone should work as a public official. You can’t be as lazy and sluggish as a donkey and just work as usual.

During his 40-ish minute speech, Ahok told us his insights about just everything. From his interest in entrepreneurship to the recently launched BPJS program. His extent of knowledge might amaze you all.

The current era is very much different from the industrialization era, he said. These days, a nation’s comparative strength lies on its creativity. This proves to be the issue for Indonesia.

“With the plurality of this nation, we may generate more creativity,”Ahok remarked. Indonesia is hugely remarkable in terms and if you see any other nations seem so amazing when it comes to ideas and products, you’re wrong. Indonesia can do it much better. Only if we want to do better with our potentials though.

(To be continued)

Jokowi The Doll

Yesterday Jakarta governor Joko Widodo, or maybe now I should say Jokowi the doll, is officially a candidate of the presidential election this year. It was Megawati who told him to do so.

Why is this news after all? Why am I not stunned at all?

He’s the best, at least to some of us. But if you ask me, I can’t say Jokowi’s the best but he, I admit, managed to prove himself to be one of the very few leaders who walk their talk, care about his people, and are acknowledged by the international audience to be hugely influential. Remember his amazing achievement as a mayor.

Jokowi can be the best though, to me, only and if only he can show the entire nation he would be FREE from the influence of Megawati “The Godmother” Sukarnoputri. Yet, now he can’t convince me whether his loyalty to the party (whose demi-god to worship is Megawati) or the people he leads will come first. This is hard for voters who set a very high expectation like I do before casting their ballots but Jokowi is the best of the worst, to say the least.

He surely will leave the office and Basuki a.k.a. Ahok after being elected and I hope he won’t leave you too, Jokowi’s staunch fans, when later on Megawati wants to take control of the country through her dear puppet: Joko WidoDOLL. I don’t want him being a puppet in any possible way because Megawati will be right behind him with strings to take control but this is the bureaucracy he needs to deal with when he entered politics. It must suck to be Jokowi right now. I too hope his charm won’t fade away this way (being controlled like a puppet), just because the party wants him to do so.

In the meantime, let’s enjoy the political drama of the year. May the best (of the worst) man win…

5 Types of People in Jakarta Gubernatorial Election

image

Today is the D-day. It’s the day when all people eligible to vote are to cast their ballots in the Jakarta gubernatorial election. If it’s not because it takes place in Jakarta, I don’t think it’d be this viral. Throughout the day, I have been bombarded with news with election related titles and headlines.

I can’t vote though. Even if I wanted to, I still cannot. I have no rights to vote for anyone simply because I’m no Jakartan by law.