Tren Bersepeda di Jakarta: Dari Pergerakan Nasional Hingga Era Digital

Sejak memiliki sepeda sendiri akhir tahun 2015, saya belum bisa bersepeda dalam radius yang terlampau ambisius. Maklumlah, saya bukan pesepeda yang ‘serius’ dan ‘profesional’, yang meluncur membelah jalan-jalan Jakarta dengan celana ketat streamline dan kostum yang benar-benar dikhususkan untuk mengayuh bak Lance Armstrong di Tour d’France. Yang terjauh ‘cuma’ 13 km pergi pulang dari kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan hingga Ancol dan saya sudah jera karena rute berangkat terasa lebih segar, penuh energi, pendek dan menyenangkan. Namun, dengan jarak yang kurang lebih sama, rute pulang selalu saja terasa lebih meremukkan badan. Apalagi di Jakarta dengan cuaca pesisir tropis. Bersepeda 26 km sehari sudah membuat kebutuhan asupan energi saya melonjak tajam.

Bersepeda di Jakarta zaman sekarang sangat tidak nyaman. Alasannya segudang. Medannya naik turun (jalan layang dibangun di sana-sini); pepohonan jarang (kalaupun ada, ditebangi karena takut menimpa kabel listrik dan telepon); jalur khusus sepeda kalaupun ada sangat sedikit dan terbatas. Belum lagi risiko paru-paru yang rontok dan jebol kalau sehari-hari harus bersepeda berpacu bersama sepeda motor, bus dan angkutan kota, mobil pribadi dan truk serta trailer molen yang membuat sepeda saya terkesan begitu rapuh. Mereka ikan hiu putih besar, hiu martil, manta, barakuda, paus pembunuh, paus biru sementara saya ikan teri, kedua terlemah dari posisi terbawah yang dihuni plankton, para pejalan kaki. Begitulah sekilas soal hierarki pengguna jalan di sini. Barbar. Masih segar di ingatan ini berita tragis seorang pesepeda yang ditabrak lari pengemudi mobil sampai tewas di jalur protokol Sudirman-Thamrin pada suatu Sabtu pagi. Apakah itu membuat pemerintah lebih serius memikirkan nasib pesepeda? Tidak.

Surga Pesepeda

Mari kita mengenang Jakarta di awal abad lalu sebagai surga atau setidaknya tempat yang lebih menyenangkan bagi para pesepeda. Melalui koleksi kartu pos yang dimiliki Scott Merrillees dalam bukunya “Greetings from Jakarta”, saya seperti menaiki mesin waktu Doraemon dan kembali ke Batavia di penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. Saat itu, jalan-jalan di Jakarta masih relatif lengang dan lapang. Polusi masih dalam batas wajar karena kendaraan bermotor impor dari negeri sakura belum membanjiri Batavia.

Sebuah perusahaan bernama Netherlands Indies Sports Company didirikan pada tahun 1897 dan mulai beroperasi dari sebuah bangunan megah nan mewah di dekat ujung selatan Jalan Medan Merdeka Barat di atas lahan yang kemudian dipakai sebagai asrama Theosophy Society Jakarta. Perusahaan tersebut dimiliki oleh firma dagang terkemuka E. Dunlop & Co. Di awal abad ke-20, kawasan Medan Merdeka masih menjadi titik konsentrasi banyak kegiatan olahraga seperti bersepeda, golf, kriket, tenis dan balap kuda. Itu karena pusat pemerintahan masih terpusat di Kota Tua Jakarta di utara. Jadi, bisa dipahami skala masifnya ekspansi wilayah Jakarta ini dalam satu abad berkat ledakan penduduk dan desentralisasi ekonomi yang tak kunjung sukses.

Sepanjang dekade pertama abad ke-20 itulah, sepeda naik daun di Batavia sebagai olahraga baru yang menarik karena tidak selambat jalan kaki tetapi juga tidak begitu merepotkan layaknya moda transportasi yang ditarik hewan seperti kuda yang memerlukan pemeliharaan lebih intensif dan rumit. Para pemilik modal di Nederlands Indische Sport Maatschappij (Netherlands Indies Sports Company) kemudian merancang rencana untuk menarik untung dari demam sepeda yang mulai melanda kota Jakarta dan sudah merebak di berbagai wilayah di dunia pada tahun 1890-an. Caranya mudah saja, yakni dengan mendirikan sebuah toko sepeda dan bengkel sepeda di Jalan Medan Merdeka Barat. Seperti produk teknologi terbaru pada umumnya, para pemakai awal (early adopter) ialah kalangan elit pejabat Eropa, Timur Asing atau orang lokal yang kaya raya dan berpengaruh. Tidak cuma itu, mereka juga tidak ragu untuk menginvestasikan uang mereka dalam pembangunan velodrome berbahan semen yang dibangun tepat di belakang toko dan bengkel sepeda tersebut.

Sayangnya, Netherlands Indies Sports Company harus dijual pada tahun 1908. Padahal usianya baru tujuh tahun. Diduga alasan penyebab penjualan tersebut ialah sudah berlalunya tren bersepeda tadi.

Sepeda yang Merakyat

Di antara banyaknya warga Batavia yang terpikat dengan pesona sepeda, ada sosok Ernest Douwes Dekker (1879-1950). Kita mengenalnya sebagai sosok yang menonjol dalam gerakan kebangkitan Indonesia, terutama dengan dikenalnya tiga tokoh berjuluk Tiga Serangkai, yang salah satunya ialah Dekker. Ia sendiri adalah jurnalis terkemuka pada masanya. Tulisan-tulisannya sarat dengan pembelaan terhadap Indonesia. Ia mengemukakan ide kemerdekaan Indonesia dalam karya-karyanya itu. Sebagai pewarta yang mengikuti perkembangan zaman, Dekker tahu betul adanya demam sepeda di banyak tempat di dunia termasuk Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, ia bahkan terlihat sedang giat penuh semangat mengayuh sepedanya di velodrome milik the Netherlands Indies Sports Company yang didirikan di Jalan Medan Merdeka Barat juga. Foto Dekker bersepeda itu kemudian dijadikan latar kartu pos dan diberi caption singkat “Douwes Dekker op de baan” (Douwes Dekker di atas ban) dan bertanggal 8 September 1903.

Yang unik dan tak banyak diketahui orang, selain gemar mengayuh sepeda Dekker kemudian juga mengubah namanya agar lebih Indonesia, menjadi “Danudirdja Setiabudi”. Konon, menurut legenda, kecamatan Setiabudi di Jakarta Pusat (tetapi sekarang secara administratif masuk ke Jakarta Selatan) yang kini menjadi daerah yang saya mukimi itu dinamai demikian untuk menghargai jasa-jasa wartawan berdarah campuran Eropa-Asia tersebut.


Tak peduli timbul tenggelamnya tren, sepeda sampai sekarang terus ada dan dipakai. Meskipun ia sudah mulai ditinggalkan orang karena kecepatannya kurang bisa diandalkan tetapi toh ia masih dipakai oleh banyak orang juga. Karena sepeda seperti kata presiden Jokowi adalah sarana transportasi ramah lingkungan yang merakyat, yang karena itulah ia pilih untuk hadiahkan pada rakyatnya yang beruntung bisa bertemu, bisa mengumpulkan keberanian dan bisa menjawab pertanyaannya yang kadang tak disangka-sangka di berbagai kesempatan yang ia hadiri. (*)

Perang Kuning: Sejarah Kekompakan Jawa dan Tionghoa

Suasana Batavia tanggal 9 Oktober 1740, saat terjadi pemberontakan warga Tionghoa terhadap penindasan Belanda (VOC) yang memeras mereka setelah perekonomian anjlok. Pergolakan ini dikenal sebagai Perang Sepanjang atau Perang Kuning (1740-1743). (Sumber foto: Wikimedia Commons)

Imlek tahun 1740 menjadi saksi pergolakan bersejarah di tanah Jawa. Terjadi penangkapan besar-besaran terhadap warga pendatang Tionghoa di Batavia, sebuah peristiwa yang turut memicu berkobarnya sebuah perang yang oleh para sejarawan modern disebut sebagai Perang Kuning. Tidak lain karena peperangan ini dikobarkan oleh kelompok masyarakat Tionghoa yang juga didukung oleh kaum pribumi Jawa melawan orang Belanda, dalam hal ini VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie– Serikat Dagang Hindia Timur).

Sebelum konflik mengemuka menjadi nyata, faktor-faktor pencetusnya menghantui perlahan-lahan seperti bom waktu. Perekonomian Batavia yang menjadi jantung denyut ekonomi di Jawa mengalami perlambatan di tengah ketatnya persaingan perdagangan gula dengan negara-negara Asia lainnya yang makin kompetitif. VOC yang berkedudukan di Batavia kurang berdaya dalam menghadapi persaingan yang makin sengit tadi. Seperti biasa, perekonomian yang anjlok berdampak negatif pada kondisi sosial politik masyarakat. Pengangguran merajalela dan jumlah kasus kejahatan pun melesat. Keresahan sosial pun tak terbendung.

Ekonomi yang suram membuat Belanda yang menjadi penguasa makin semena-mena pada kelompok masyarakat lainnya, terutama grup warga Tionghoa yang dianggap lebih makmur. Mereka kemudian menjadi ‘sapi perahan’ Belanda juga, sama seperti penduduk pribumi. Para imigran dari tanah tirai bambu ini diwajibkan membayar bea masuk dan tinggal yang amat tinggi.  Namun, semua pembebanan itu tak membuat animo imigran surut untuk mengadu peruntungan di Batavia yang mulai sesak.

Awalnya para imigran gelap yang menjadi sumber pemasukan ilegal bagi Belanda, namun lama-kelamaan para imigran yang sudah legal pun dicekik juga oleh mereka. Sebuah peraturan mewajibkan semua imigran Tionghoa tanpa kecuali mendaftarkan diri lagi. Tiap orang mesti bayar dua ringgit lagi. Kelompok Tionghoa makin resah apalagi dengan maraknya penangkapan dan pembuangan ke Srilangka terhadap mereka karena dianggap melanggar aturan tadi. Dari sini, pemberontakan terhadap aturan yang kurang adil itu pun mewujud dan meluas tidak hanya di wilayah Batavia tetapi juga Jawa.

Kondisi sosial yang labil itu diperparah lagi dengan tingkat korupsi di VOC yang memprihatinkan. Sejumlah kasus penggelapan dan pemalsuan angka ditemukan. Dan dalam organisasi internal mereka sendiri terjadi pertentangan di jajaran kepemimpinan utama. Kinerja mereka memburuk dan membebankan pemasukan pada rakyat jelata termasuk kelompok pendatang Tionghoa.

Di sisi lain, para pendatang dari Tiongkok tersebut juga ingin hidup lebih makmur di negeri ini. Mereka ingin memulai lembaran kehidupan baru. Berbeda dari anggapan kita bahwa semua orang Tionghoa pasti berdagang atau mengais rezeki sebagai pekerja kerah putih, ternyata tidak semua orang Tionghoa yang datang ke Indonesia ini juga memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja kasar di sini. Kelompok inilah yang lebih lemah dan mereka berpotensi diciduk aparat VOC yang akan mengangkut mereka ke Srilangka. Sebagian sumber menyebut orang-orang Tionghoa itu malah tidak sampai ke Srilangka tetapi dibantai di tengah lautan. Jadi pembuangan ke Srilangka itu bisa jadi cuma kedok belaka.

Tidak semua warga Tionghoa kaya raya dan makmur. Lihat saja para pekerja kasar Tionghoa di Batavia sekitar tahun 1870 ini. Mereka kurang berpendidikan, dengan tingkat kesejahteraan rendah dan terpaksa melakukan apa saja demi menyambung hidup. (Sumber foto: Wikimedia Commons)

Para pengangguran yang bertebaran di Batavia setelah sejumlah pabrik gula ditutup karena bangkrut itu kemudian membuat kondisi keamanan dan ketertiban bergejolak. Dikisahkan pasca imlek tahun yang sama, di bulan September 1740 muncul seribuan warga Tionghoa yang dipimpin oleh Khe (Que) Panjang, atau yang juga nantinya dikenal sebagai Kapitan Sepanjang. Di bawah kepemimpinannya, segerombolan pekerja Tionghoa yang berada di daerah Gandaria, Jakarta Selatan itu memulai pemberontakan melawan VOC.

Siapa sebenarnya Khe Panjang? Hanya Tuhan yang tahu. Karena berdasarkan penelusuran sejarawan, hanya ada sejumlah spekulasi dan asumsi yang kabur mengenai jatidiri sang pemimpin besar itu. Ada yang berpendapat nama itu hanya julukan baginya. Nama aslinya sendiri tak ada yang tahu. Dan kalaupun ada yang tahu, tidak tercatat di lembaran sejarah. Namun, satu hal yang dapat dipastikan ialah Sepanjang bukan warga yang sudah lama menetap di Batavia. Ia baru-baru itu saja menapakkan kakinya di sana.

Dari Gandaria, pemberontakan menyebar ke seluruh wilayah Batavia yang kala itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Valckenier yang bertemperamen keras dan radikal. Ia pun tanpa pikir panjang memerintahkan pembasmian orang Tionghoa di wilayahnya. Pertumpahan darah tak terhindarkan. Kurang lebih 500 warga Tionghoa tak bersalah tewas di tangan tentara VOC dan 600 rumah mereka diluluhlantakkan. Nama tempat Rawa Bangke di Jakarta konon berkaitan dengan peristiwa pembantaian tragis dan legendaris itu.

Kelebihan kaum pendatang seperti orang Tionghoa ialah kekompakan mereka dalam menjalani masa sulit. Begitu juga saat kabar pemberangusan itu beredar, warga Tionghoa di luar Batavia bereaksi keras untuk mempertahankan keselamatan saudara-saudara sedarah mereka. Pos-pos VOC di beberapa tempat di luar Batavia menjadi sasaran serangan warga Tionghoa.

Berlarut-larut, konflik memuncak di bulan Oktober 1740. Pembantaian lebih masif terjadi Batavia saat itu. Dideskripsikan dalam Archipel 77, warga Tionghoa di Batavia ditangkap dan dieksekusi di daerah Kali Besar.

Gonjang ganjing keamanan ini berimplikasi juga pada masyarakat bumiputera. Dalam lingkungan kerajaam Mataram saat itu sendiri terjadi perselisihan soal keberpihakan pada Belanda dan Tionghoa. Sunan Pakubuwono II semula memihak Laskar Tionghoa namun berubah pikiran dan bersekongkol dengan VOC. Pergantian keberpihakan itu hanya terjadi setahun saja, dari Agustus 1741 ia memerintahkan pasukan membela Laskar Tionghoa, kemudian awal 1742 perintah dibalikkan. Sementara itu, sang penggantinya sebagai raja — Sunan Amangkurat  V Senopati ing Alaga Abdurahman Sayidin Panatagama (Sunan Kuning) — memihak Tionghoa sebab sejumlah panglimanya berasal dari etnis tersebut.

Setelah pembantaian Kali Besar itu, kelompok yang dipimpin Kapitan Sepanjang terdesak ke arah timur hingga sampai ke wilayah Jawa Tengah. Pada bulan April 1741 di Tanjung Welahan dekat Demak, muncul kelompok pemberontak Tionghoa yang lebih besar daripada yang ada di Batavia. Mereka ini dipimpin Singseh alias Tan Sin Ko (yang makamnya konon ditemukan tahun 2013 di Lasem).

VOC sebenarnya meminta bantuan para raja lokal untuk memukul mundur pemberontak Tionghoa. Apa daya permintaan mereka tidak dipenuhi karena sejak dulu orang Jawa tidak memiliki sejarah konflik dengan orang Tionghoa. Meskipun ada yang memerangi pasukan Tionghoa pun (seperti di Cirebon), hal itu dilakukan tanpa kegigihan penuh. Pakubuwono II sebelum terpengaruh VOC bahkan mengatakan bahwa belum pernah terjadi tentara Mataram menahan orang Tionghoa karena menurutnya orang Tionghoa berada di bawah VOC.

Pasukan Tionghoa pimpinan Sepanjang yang didukung Sunan Kuning (Amangkurat V) dan Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa) sempat terpukul mundur di Lasem setelah pasukan Pakubuwono II diperkuat pasukan VOC dari luar Jawa.

Dikisahkan kemudian bahwa Sunan Kuning bersedia berunding dengan VOC pada 2 Desember 1743. Sementara itu, sumber lain menyebut ia malah ditangkap oleh VOC.

Namun, terlepas dari semua itu, Kapitan Sepanjang masih terus bergerak di luar dan bersikeras tak mau berunding apalagi bertekuk lutut pada VOC. Ia terus melancarkan serangan pada pos-pos VOC di timur Jawa lalu menyeberang ke Bali dan meminta suaka pada kerajaan-kerajaan di sana. Catatan sejarah mengenai sang pemimpin pemberontakan tidak ditemukan lagi setelah itu.

Warga Tionghoa yang dilanda ketakutan di Batavia pun kemudian mengungsi ke berbagai wilayah lain di Jawa yang lebih ramah. Di antaranya yang paling banyak menjadi tujuan ialah Lasem, Jawa Tengah.

Perang Kuning memang gagal di pihak bumiputra dan Tionghoa namun kenyataan sejarah itu memberikan penjelasan mengenai sisi lain masyarakat Tionghoa perantauan di nusantara yang tidak melulu menghindari konflik, mencari kesempatan dalam kesempitan, serta hanya peduli dengan kepentingan dan keselamatan diri sendiri. Tionghoa ternyata juga bisa diterima di mana saja karena lain dari pendatang Eropa yang lebih berambisi pada perebutan wilayah dan kekayaan lokal, pendatang Tionghoa memakai cara yang lebih halus:asimilasi tanpa kekerasan melalui perkawinan, budaya, serta perniagaan.

Referensi:

  1. “Ketika Orang Tionghoa dan Jawa Melawan Kompeni” (Cukilan dari buku “Geger Pacinan 1740-1743 Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC” tulisan Daradjati, oleh Mayong S. Laksono yang dimuat dalam majalah Intisari Juli 2013)
  2. “Perang Kuning” (artikel Wikipedia.org)
  3. “Makam Panglima Perang Kuning Ditemukan” (artikel di situs Suara Merdeka tertanggal 6 April 2013)