Investigative Journalism as the Future of Print Media

QUALITY JOURNALISM HAS not ended. It still survives despite the collapse of print media. Churnalists – pseudojournalists who sit and type like crazy in their comfortable cubicles days and nights until their backs ache and eyes redden- certainly always win the war of pageviews but it is journalists who work hard out there in field, in reality, to gather materials, write reports from scratch, and bear the risks of getting injured or harmed in the process.

When hoax and biased news run rampant like nowadays both in Indonesia and the world, pessimissm reigns, questioning whether our press organizations will eventually perish or survive the hardship.

I myself srongly believe that quality journalism will be still around after I met with Amarzan Loebis, an Indonesia senior journalist who opened up from A to Z about Investigative Journalism (from now on abbreviated as IJ).

Linguistically, the phrase IJ was derived from a Latin phrase ‘diurna vestigium’, meaning that it’s a sort of journalism which tracks down trails. IJ is notorius for its chaos-making nature. It’s meant to wake people up and open their eyes after reading.

IJ is obviously not intended for every newcomer. One must be patiently working his or her way up to the ladder. Bit by bit. “Experience is everything,” he emphasized. It therefore doesn’t matter much that one is from an outstanding academic background or certified as a journalist in an official journalism institution. What matters most is whether one has been doing the work for quite a long time well or not. Because according to Amran, in journalism seniority is determined by means of depth and maturity. “It’s not about one’s tenure in a certain position or post,” added Loebis. It’s definitely a hands-on kind of profession.

Some think Investigative Reporting and In-depth Reporting are two same things. But in fact, if we care to observe more, the two are dissimilar. Loebis pointed out this confusing misconception does exist. “In-depth Reporting springs out of curiosity,” he explained. A journalist writes an in-depth report in order to describe something, an important issue for public to learn and criticize.

Meanwhile, Investigative Reporting starts from suspicion. A journalist works with an investigative reporting method to expose something hidden, an issue that is not obvious or unknown by public but very crucial to the betterment of the society and state. Its objective is greater than financial gains and fame.

In the US, IJ has emerged since 1902 amidst social changes. It proved able to help shape the social structure. Businesswise, it also helped the media tycoons make a lot of profits.

In 1920s, investigative journalism associations mushroomed in the US.The trend was even achieving a new height after a number investigative reports were rewritten and published as literary works/ novels. Repackaging investigative journalism works was a tactic to make it timeless and more consumable to wider audiences, crossing geographical boundaries.

Though it is possible to launch an investigative endeavor on one’s own, naturally IJ is conducted in teams. This holds true especially when journalists are after an issue at a grand scale or involving prominent figures and their cronies. An IJ team consists of not only seasoned journalists but also newcomers as their faces are much less recognizable to the public (because senior journalists are presumably have appeared so often in public, making foes recognize them more easily).

IJ may always be oriented to the West (read: the US and UK) but IJ in the East (Asia) has actually made its appearance. The thing is its development was not well documented, making it less probable to track down.

Loebis showed his optimism that even under the amounting threat of online news outlets, IJ never fades away and has its own place. It is somehow irreplacable.

He sees opportunities for IJ in the epoch of internet. “IJ can be a golden opportunity for old-school media organizations to outlive the public forecast [that they would die sooner or later],” he underscored.

I understand that IJ is so hard to execute that only very few journalists willingly and indefatigably dedicate themselves to the pursuit of truth the hard way like this.

He likened IJ to ‘jihad’ or struggle. “IJ is a fighting journalism, which is born out of the spirit of resisting,” he defined. That said, those who work in this field have to be prepared for any possible risks.

“But thanks to the heavy and serious nature of IJ, most modern press accolades are intended for IJ works,” Loebis spoke.

It is no exaggeration, I suppose, when the jovial journalist concluded his talk by stating: “The future of Indonesia’s print media is IJ.” (*/)

Metta Dharmasaputra tentang Suka Duka Peliputan Investigatif (2 – Tamat)

MD-3
Metta mengungkap sekelumit cerita mengenai peliputan investigatif yang ia lakukan di Tempo beberapa tahun lalu. (Sumber foto: Wikipedia)

Sebelumnya di bagian pertama Metta mendorong pemerintah Indonesia untuk memperbaiki database bisnis yang akan mempermudah kerja jurnalis dan kini ia bercerita tentang peliputan kasus Asian Agri yang panjang sehingga cukup menguras energi bagi Metta dan keluarganya. Asian Agri sendiri adalah salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di tanah air. Luas lahan perkebunannya mencapai 150.000 hektar. Struktur perusahaannya sangat kompleks. Hanya ada 15 perusahaan yang pertahanannya dapat ditembus oleh aparat Indonesia. Untuk perusahaan-perusahaan lainnya yang berlokasi di luar negeri, aparat RI tidak bisa menjangkaunya. “Kerugiannya sungguh masif, Rp1,3 triliun, dengan 11 tersangka.”

Tahun 2006 ia menemui Vincent, seorang whistleblower kasus tersebut dan dari percakapan itu ia melahirkan tulisan investigatif untuk majalah Tempo. Vincent pernah bekerja sebagai financial controller Asian Agri sehingga tahu persis ‘jeroan’ perusahaan itu.

Demi memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kasus tersebut, pada tahun 2013 Metta juga meluncurkan “Saksi Kunci”, sebuah buku yang khusus membahas seluk beluk kasus Asian Agri. “Penulisan buku ini juga menjadi upaya saya untuk membantu Vincent menuju ke ‘tempat yang terang’,” katanya.

Metta menceritakan bahwa di sebuah kedai McDonald’s di Singapura, Vincent merapikan dokumen-dokumen vital sebagai bukti kasus penggelapan pajak Asian Agri selama tahun 2002-2005 tersebut. Nilai penggelapan mencapai Rp1,1 triliun. Modusnya ialah menekan biaya pajak di luar negeri dengan transfer ke luar negeri.

Vincent yang membantu Metta dalam penguakan kasus Asian Agri itu harus meringkuk dalam tahanan selama 11 tahun karena didakwa melakukan pencucian uang yang Metta yakin tidak dilakukan Vincent. Setelah bebas, justru Vincent makin tidak aman.

Metta meyakini dengan ditegakkannya ‘good corporate governance’ (GCG), cost per capital bisa ditekan. GCG juga memberikan manfaat lebih bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu daya tarik yang lebih tinggi bagi investor asing.

Namun demikian, Metta juga menyebutkan bahwa kondisi di lapangan tak selalu demikian. Ia menebut nama seorang pengusaha terkenal di tanah air. Pengusaha itu ia anggap sebagai anomali karena meskipun ia sudah ditulis media sebagai pebisnis ulung dan bahkan diganjar penghargaan oleh sebuah lembaga pendidikan kenamaan dunia seperti Wharton School, sebenarnya pengusaha tersebut memiliki catatan kelam.

Tahun 2001, kata Metta, bank milik si pengusaha ini dibekukan (namanya Unibank). “Tiba-tiba ia sudah memecah sahamnya, sehingga kepemilikan sahamnya sendiri di bawah 5%,” tutur Metta mengungkap strategi licik si pengusaha untuk menghindari kewajiban membuka pemilik saham sebenarnya dari Unibank pada publik. Metta menambahkan, sehari sebelum bank itu dibekukan, si pengusaha itu sudah kabur  ke Singapura dan pemerintah tak bisa lagi mencari pihak yang bertanggung jawab. Alhasil, pemerintah harus ‘nombok’ Rp1,4 triliun.

Korporasi-korporasi juga bukan lawan yang enteng bagi aparat penegak hukum dan wartawan investigasi. Mereka memiliki koneksi yang juga tidak kalah berpengaruh dalam tubuh aparat penegak hukum itu sendiri. Metta menceritakan saat aparat menyita 9 truk dokumen dari sebuah tempat penyimpanan di kompleks Duta Merlin. Anda bisa bayangkan isinya, ada 1400 kotak lembaran dokumen yang sengaja disembunyikan di sana. Saat aparat pajak datang dengan pengawalan Brimob, mereka tertahan di luar. Apa pasal? Brimob itu tak bisa menembus pertahanan di dalam yang diperkuat oleh Kopassus. “Di dalam sudah ada baret merah, Kopassus,” ujar Metta. Para petugas KPK dan pajak baru bisa masuk ke dalamnya setelah mengajak pasukan Marinir. Begitulah kuatnya perlindungan korporasi pada aset-asetnya, tukas Metta. “Dan ini lawan yang sungguh massif.”

Metta mengisahkan besarnya peran whistleblower Vincent. “Ia memberi saya softcopy sebesar 16 MB yang berisi banyak sekali data.”

Sebagai whistleblower, Vincent ternyata turut memiliki andil dalam tindak kriminal itu. Ia terlibat dalam pencurian uang sebesar 3,1 juta dollar. Dan Vincent menyebutnya sebagai jumlah yang “paling kecil”. Metta tetap tidak bisa memakluminya.

Lebih lanjut Metta membeberkan kisah pelarian Vincent saat di negeri jiran Singapura. Ia mengembara dengan tinggal di hotel-hotel mungil di sana agar tidak mudah terlacak aparat Indonesia. Vincent juga bisa lolos ke Singapura karena paspor miliknya dibuat secara manual.

“Saat itu Vincent memiliki 3 pilihan:bunuh diri dari kamar hotelnya yang berada di ketinggian, atau menyerahkan diri ke aparat penegak hukum Singapura yang menurutnya lebih adil atau kembali ke Indonesia,” ujar Metta yang kemudian meminta bantuan ke Bambang Harimurti di KPK. Metta belum bisa berlega hati karena keselamatan Vincent masih terancam, apalagi KPK mengatakan pihaknya belum pasti bisa menanganinya. Metta pun meyakinkan Vincent untuk membuka diri dan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia membongkar kasus pajaknya hingga semaksimal mungkin agar terhindar atau setidaknya tidak dihukum sangat berat.

Mendengar bujukan Metta tadi, Vincent pun memutuskan kembali ke tanah air dengan bantuan intelijen agar takterendus aparat kepolisian Indonesia. Namun, siapa sangka informasi itu bocor. Kepolisian menguntit Vincent dan KPK yang mengawalnya. Akhirnya KPK harus menyerahkan Vincent ke Kepolisian juga.

Tidak hanya dalam diri sang whistleblower konflik bisa terjadi, dalam diri Metta sebagai wartawan pun ikut bergolak konflik batin. Apakah ia harus membantu Vincent atau pasrah begitu saja karena toh tugasnya hanya sebagai wartawan yang tak bisa membantu dalam urusan hukum? Metta memutuskan pada akhirnya bahwa dirinya “membuka baju jurnalisme” yang ia sandang dan berdiri sebagai seorang manusia yang merasa kurang etis dan bermoral jika membiarkan orang yang dalam bahaya dimangsa begitu saja. “Seolah memberikan daging mentah ke seekor anjing yang lapar,” kata Metta memberikan analogi.

Metta mengemukakan betapa melelahkannya penelusuran bukti agar si tersangka tak bisa berkelit dari tuduhan. Dan masalahnya bukan karena bukti itu terlalu sedikit, tetapi karena bukti itu ada begitu banyak (bayangkan ribuan lembar dokumen berupa bukti transaksi di sebuah gudang misalnya) dan harus dirangkai sedemikian rupa agar menjadi sebuah kumpulan fakta yang tidak terbantahkan dan bisa diverifikasi ke pihak-pihak lain secara empiris dan meyakinkan. Waktu, tenaga dan pikiran jurnalis akan sangat dibutuhkan di sini.

Dari beberapa truk dokumen tersebut, Metta pun akhirnya menemukan bukti transaksi yang membuktikan adanya aliran dana dari hulu ke hilir yang terjadi tanggal 1 November 2004. Transaksi ini menyangkut biaya fiktif alias rekaan dan kemudian dibengkakkan (mark-up) agar bisa menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Asian Agri telah menyiapkan semuanya dengan baik agar pembukuan mereka rapi. Di kantor pusat Asian Agri di Medan, Sumatra Utara, ditemukan satu lantai khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan pembuatan faktur dan dokumen palsu sehingga jika diaudit oleh akuntan publik. Semuanya terkesan ‘clear’ karena memang sudah didesain untuk saling melengkapi.

Sebuah artikel peliputan investigatif bisa ‘diturunkan’ ke publik jika memang sudah didapatkan konfirmasi dari dua pihak yang terkait: si penuduh dan tertuduh. Dalam kasus Asian Agri, bukti dari Vincent itu tidak ditanggapi lebih lanjut oleh Asian Agri yang menurut Metta cuma mengatakan:”Kami tidak mau menanggapi pernyaataan pencuri seperti Vincent”.

Meski mengakui bahwa dalam hal kecepatan para jurnalis investigasi masih kalah cepat dibandingkan pewarta media online dan jejaring sosial semacam Facebook dan Twitter, Metta bangga bahwa karya jurnalisme investigatif biasanya lebih terverifikasi dengan baik sehingga lebih dapat dipercaya. Ia menyayangkan banyak orang yang begitu saja percaya dengan kabar yang beredar luas begitu saja di jejaring sosial padahal belum tentu terverifikasi sesuai dengan kaidah jurnalistik profesional. Biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik investigatif memang sangat besar. Namun, tetap saja jurnalisme investigasi harus tetap dilakukan untuk mempertahankan tradisi penggalian berita yang terancam musnah di era informasi instan seperti sekarang. Dengan optimisme tinggi, Metta mengatakan apa yang ia lakukan itu hanya upaya nyatanya untuk tidak merutuk kegelapan tetapi juga menyalakan lilin.

Dan tentang pengusaha yang Metta ceritakan itu, yang dimaksud ialah Sukanto Tanoto, yang menurut keponakannya sendiri Lina Tanoto telah mengkhianati, mengambil alih asetnya setelah membunuh sang kakak secara berencana (sumber: sukantotanoto.co).

(Disarikan dari presentasi Metta Dharmasaputra dalam ‘Corporate Governance, Ethics and Journalism: The Benefits of Good Media Reporting” yang digelar IFC dan Antara, Hotel Kempinski Bali Room, tanggal 21 Mei 2013)

Perbedaan New Journalism dan Investigative Journalism

Sebelum membandingkan keduanya, ada baiknya mencari tahu makna masing-masing istilah. Dijelaskan dalam britannica.com, New Journalism merupakan sebuah gerakan sastra Amerika di tahun 1960-an dan 1970-an yang mendorong pembentukan batas-batas baru dalam lingkup jurnalisme tradisional dan penulisan nonfiksi. Aliran tersebut menggabungkan riset jurnalisme dengan teknik-teknik penulisan fiksi dalam pelaporan berita mengenai kejadian nyata. Sejumlah tokoh yang dianggap berperan sebagai pionirnya ialah Tom Wolfe, Truman Capote dan Gay Talese.

Dalam aliran New Journalism (selanjutnya disebut NJ), seorang penulis diharapkan ‘menenggelamkan diri’ dalam subjek yang ditulisnya. Bahkan jika perlu hidup di dalamnya sambil mengumpulkan fakta dan melakukan riset mendalam dalam bentuk wawancara dan pengamatan langsung. Maka dari itu, tulisan yang menerapkan aliran ini akan sangat berbeda dari artikel-artikel jurnalisme konvensional di surat kabar besar. Kita bisa menemukan gaya jurnalisme ini di laman GQ.com, New York Herald Tribune, majalah Esquire, The New Yorker dan sejumlah majalah terkemuka lainnya di AS.

Ciri lain yang menonjol ialah saat mewawancarai tokoh, misalnya, wartawan memposisikan diri sebagai lawan bicara yang setara. DI dalam tulisan, wartawan memberikan berbagai deskripsi yang apik mengenai karakter si tokoh secara lengkap dalam penyajian detil-detil remeh namun humanis. Bahkan detil kejadian yang sebenarnya bukan mengenai tokoh itu pun, jika akan memberikan latar belakang yang komplit mengenai jati diri si tokoh, akan disertakan tanpa ragu. Hasilnya Anda akan membaca sebuah tulisan yang panjang, tampak bertele-tele tetapi menghibur, seolah membaca sebuah surat pribadi yang ditujukan hanya untuk Anda dari seorang teman. Sangat personal. Dari sinilah, kita bisa memahami bahwa anggaran untuk menulis sebuah artikel dalam aliran NJ sungguh besar dan waktunya relatif lebih lama. Teman-teman subjek itu

Sementara itu, Investigative Journalism (selanjutnya disebut IJ) memiliki makna yang kurang lebih adalah sebuah proses jurnalisme yang bercirikan adanya pendekatan yang kritis, subjek yang penting, inisiatif sendiri, riset mandiri, analisis mandiri dan eksklusivitas, demikian jelas jurnalis Nil Hanson dalam bukunya Grävande Journalistik (sumber di sini). Menurut asosiasi Investigative Journalism VVOJ, IJ merupakan jurnalisme yang mendetil (thorough) dan kritis. Kritis berarti jurnalis tak hanya menyajikan berita yang sudah ada. Jurnalis harus berjuang untuk menciptakan berita yang seandainya ia berpangku tangan tidak akan bisa muncul. Bentuknya bisa penciptaan atau penemuan fakta baru atau reinterpretasi atau korelasi fakta yang sudah ada dan beredar luas. Mendetil artinya seseorang membuat upaya besar dalam hal kuantitatif (dalam bentuk riset, berkonsultasi dengan banyak sumber, dan sebagainya) atau kualitatif (formulasi pertanyaan baru, penggunaan pendekatan baru, dan lain-lain). Ada 3 jenis IJ: penyibakan skandal, ulasan kebijakan atau fungsi pemerintahan, perusahaan dan lembaga lain, dan menarik perhatian publik pada masalah-masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal metode reportorial dan tujuan penulisan. Dalam UNESCO Global Casebook, Mark Lee Hunter menyatakan bahwa inti NJ adalah pengamatan yang lekat. Reporter dalam pendekatan NJ dibolehkan memberikan interpretasi pribadi mereka atau reaksi personal mereka terhadap isu yang ditulis. Anda bisa menemukan ini dalam karya Hunter S. Thompson. Alih-alih menggunakan sumber lain untuk mengatakan sesuatu untuk ditulis, reporter bisa menuliskan pendapatnya sendiri. Seorang pewarta bisa berimajinasi dan
bermain-main dengan kata-katanya untuk memperindah dan memperkaya tulisan. Kelemahannya pemikiran reporter bisa dianggap ‘mencemari’ subjek tulisan yang sebetulnya. Di sinilah bedanya IJ dan NJ. IJ tidak memperbolehkan ‘keliaran’ semacam ini merasuk dalam tulisan. Singkatnya, kata Hunter, si penulis bukan yang terpenting. Subjeklah yang lebih krusial dan pantas mendapat sorotan lebih banyak.

IJ tidak menggunakan pendekatan pengamatan tetapi invasif, menyerang. Jurnalis harus proaktif, tidak menunggu dan duduk mengamati hingga bahan berita itu terbuka secara otomatis tetapi ia harus mau bekerja keras membukanya. Ia harus mau turun ke lapangan, “memungut artefak dan menganalisisnya”, kata Hunter.

Tujuan IJ dan NJ juga berbeda. NJ ingin agar para pembacanya menyaksikan dunia dalam sebuah perspektif baru. Sementara IJ ingin mendorong para pembacanya untuk bertindak dalam cara yang baru.

The Future of Investigative Journalism and Its Challenges in Indonesia

IFC seminarI am a self-proclaimed (pseudo) journalist. I have no journalism membership card or such a thing to show people that I am one. That explains why I prefer calling myself a blogger, or a citizen journalism activist, enthusiast. An euphimism of being a mediocre journo, so to speak.

In Indonesia, which seems to be one of the emerging nations in terms of press freedom (instead of press independence and quality), things are changing a lot in the recent decade. The breeze of press freedom is the best we can have after the ordeals the nation had gone through in Soeharto Regime. I as a high school student at the time when Soeharto was dethroned recall the euphoria. New mass media mushroomed, thrived and almost everyone enjoyed this, with perhaps the public officials as an exceptional group. The transparency and press as one of the democracy pillars just like were dreams coming true.

Yet, the Internet also brings along a bunch of consequences for the nation in general. One of the most prominent is that Indonesia is now facing a crisis. What crisis was he fussing about? Indonesia, if you may not be conversant with the press development of the country, is in dire need of more qualified journalists who are capable of dissecting and analyzing news without sacrificing journalism code of conducts and work ethics. As Antara (Indonesia’s news agency) CEO Syafid Hadi put it, Indonesia badly needs these competent young journalists. He added that most of the novice journos he has encountered are familiar with a great deal of current issues but only in superficial fashion.

Instant journalism, as best shown and exemplified by the most celebrated and most frequently accessed new site in the country Detik.com founded by Budiono Darsono (another typical Javanese gentleman’s name other than the vice president’s), has surged. Ade Armando argued, “Some blame the crisis on the rise of detik-like journalism, which emphasizes more on the speed than accuracy.” He, along with other well known figures in Indonesian press, spoke to the audience of a seminar on good governance, journalism ethics, and investigative journalism at Kempinski Hotel, Jakarta, Tuesday (May 21st, 2013).

Armando did make a good point there. I myself experienced this first hand, almost on daily basis. Online journalism as shown by Detik to a certain extent has oversimplified the real meaning of journalism.

I asked Syaiful Hadi as he sat down next to me after delivering his opening remarks that morning in an overly air-conditioned ball room,” But sir, is it possible investigative journalism like this applicable to online news sites? I doubt that… Everyone knows we online journos must generate like 8-10 pieces of content every single working day” He bit his lips, looking uncertain with what words he should’ve picked to address my query, “Maybe you’re right. This is just not for every and each press institution.” Considering how exhaustive the research and field investigation needed for one high quality, objective report may become, online journos cannot risk losing their job because of the time consuming investigative writing. I, too, cannot do this at work.

It is no wonder that analyst Ade Armando called this: “luxury”. It is such a luxury for a journalist to be provided time to solely focus on producing an investigative report like the ones which Tempo Magazine (known for its earth-shattering headlines and highly investigative content) has been publishing despite sporadic mass purchases done stealthily by some unknown buyers (presumably people who are not in favor of the news in it) or sudden raids and night attacks by criminals doing that for pay.

And the luxury can only be served to these aspiring journos by their decision makers, like-minded leaders at our workplaces, meaning not all employers, stakeholders, etc. can enjoy it. Most of journos will work and are working and will keep on working like reporting machines. They type day and night on their old, sluggish, cumbersome laptops or press the tiny keypads of the BlackBerrys frantically in the hope of not passing the deadlines.

Investigative journalism, according to Abdullah Alamudi (Board of Trustees of the Legal Aid Center for Press, Center for Media Development, a faculty member of Lembaga Pers Dr. Soetomo), would in turn embody the press freedom, something we must highly value and be guarded together. “Press freedom is what still remains from the 1998 Reformation,” he added. While the rest go astray, freedom of press is one of the very few things that we ought to feel so thankful for. It sets us apart from countries like mainland China, Vietnam, the former Myanmar or even the far more prosperous Singapore. Indonesians may take this press freedom for granted but must we lose it first only to learn how invaluable this could turn? Alamudi praised Press Law imposed since 1999 for being the best collection of rules related to press that Indonesia has ever enforced since Dutch Colonialism Era.

Later, investigative journalism serves as a means of revealing what public has to know about good and bad governance not only in public domain but also private sectors, which are at times also tied to the public side. In Indonesia, perception of corruption is dissimilar from what we may see outside. Here, corruption seems to merely encompasses the public institutions; whereas, the private entities, business people are ‘immune’ to such accusations. However, people may forget that some black-hat private companies and their top officials have robbed the state as badly as what the public officials have done. Alamudin took one private company as an example of this crime type. The (my hunch is a cigarette) company is said to have committed public fraud after launching a misleading advertisement on a national scale saying it managed to plant 1 million trees scattered throughout the country. Bad cases of corporate governance also needs to be told to people.

So if you think that investigative journalism is about reporting from both sides, I can safely say you are wrong. What investigative journalism means is that a journalist must be scouring and digging and sniffing what is unsaid, untold, or even deliberately concealed by those who try to hide facts. And that is such a daunting task. Not all journalists are able to take this responsibility.

Alamudin also mentioned an impact of the enlarging role of stakeholders (capital owners, or whatever the terms are) on press. Ade Armando deeemed this to be a consequence of press industrialization. As press enters territory of industry, the clash between stakeholders and news room becomes inevitable. Political and economic interests of stakeholders begin infiltrating press around the globe. And once it has begun, there is no ‘undo’ button to press. These days, press has to struggle much harder to stay neutral and independent of all these interventions. In short, the idealism in journalism and industry always have and always will collide with each other.

To date, there has not been much of investigative journalism works around in Indonesia. Most of them are not even investigative, but more like reportages on everyday issues like foods poison level, forged daily care products produced and traded by irresponsible groups of insane profit-oriented men. These are then labelled as investigative by producers and TV stations. To the laymen, these all are ‘investigative’ enough, but to analyst Ade Armando, these are hoaxes not even deserving the title. He was worried it would blur the real definition of investigative journalism in the minds of Indonesian viewers.

Another criticism was hurled by Ahmad Kusaeni, Editor in Chief of Antara News Agency. He cynically said,” Indonesian journalists should stop reporting on investigations (conducted by the police) and start investigating and reporting their own results.” That sort of hit the bull’s eye.

Putu Anggreni of Daily Investor had her own proposition on investigative journalism. She insisted that “good news is good news”, as opposed to the more commonplace “bad news is good news” mindset. She endorses investigative, yet more positive journalism for example CSR (corporate social responsibility). This more favorable point of view is dubbed as “PR journalism” by one of Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) members. Flowery words, nice headlines, leaving positive impression that maybe too good to be true to really occur. I have been so familiar with this kind of journalism simply because I am part of it. I get paid to write nicely about my employer. No criticism is accepted. Even news content about business rivals’ achievement are not to be published on our sites. It happened once, when we undeliberately published a piece about an unexpected event at our own project. One of the directors called frantically and asked us to as soon as possible unpublish the news. Just like that, and we did unpublish the very thing.

Then I came into complete realization that investigative journalism is something impossible for me unless I can leave where I work at now. And the focus of the questioning is subsequently shifting to whether I am entirely ready to perform such a job (because being a competent investigative journalist is easier said than done) or not.

I could not agree more when Sarah Lacy of Pando Daily said she got terribly sick with the copy-and-paste or (slightly better) rewriting journalism. She reckoned all the journalists who are sooo obsessed with hits, page views and visitors number as well as speed over accuracy, in-depth analysis, and investigatively enlightening content are insults to their own intellect, and also readers’ .